Bank Tak Dukung Rumah Murah
Tribunnews.com - Selasa, 14 Februari 2012 05:00 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertundanya perjanjian kerja operasional (PKO) hingga belum ada kejelasan antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan bank-bank penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR bersubsidi membuat Ketua DPR ikut geregetan.
Bank-bank penyalur seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk, yang ngotot tidak mau menurunkan bunga KPR dituding oleh Ketua DPR Marzuki Alie tidak mendukung program pemerintah untuk meringankan rakyat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah.
Sebagai bank BUMN, seharusnya bank-bank tersebut mendukung pemerintah dengan suka rela menurunkan suku bunga KPR, sehingga dapat memberi nilai dan kemafaatan kepada rakyat. Bukan sebaliknya, malah mempersulit rakyat untuk mendapat KPR murah dengan ngotot memasang bunga kredit KPR tinggi hanya untuk memperbesar pundi-pundi keuntungan bank tersebut.
"Saya pribadi secara terbuka mendukung untuk hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan rakyat," kata Ketua DPR, Marzuki Alie, Senin (13/2).
Menurut Marzuki, seharusnya bank-bank penyalur FLPP itu tidak mengalami kesulitan untuk menurunkan bunga KPR seperti yang diinginkan pemerintah. Apalagi, Kemenpera sudah mengalah dan menaikan suku bunga KPR bersubsidi dari 5 persen menjadi 7 persen. "Harusnya nggak ada kesulitan bagi perbankan untuk memenuhi permintaan itu. Pemerintah hanya bebankan 0,5 persen. Kalau bank kasih sembilan persen, maka harusnya bisa 4,5 persen," kata Marzuki.
Untuk itu, Marzuki meminta kepada perbankan memikirkan agar rakyat dan pengembang tidak dirugikan. "Harus ada kompromi. Bank jangan ngotot untung sendiri," ujarnya.
Jadi, dia melanjutkan, harus ada perhitungan dana yang dikeluarkan agar rakyat memperoleh kredit murah dibanding omzet total kredit yang diberikan perbankan kepada rakyat. "Apakah ini bikin bangkrut? Jangan seolah-olah bisnis sendiri," kata Marzuki.
Marzuki meminta kepada bank penyalur FLPP yang juga bank pemerintah agar membantu program negara. "Inilah kepedulian bank pemerintah sebagai lembaga yang membantu program negara, harus juga memberi keuntungan bagi rakyat," tuturnya.
Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Bank Tabungan Negara ngotot tidak mau menyalurkan KPR bersubsidi jika pemerintah mematok bunga KPR bersubsidi maksimal 7 persen. Sebab menurut perhitungan BTN, dengan skema pembiayaan 50:50 persen, bunga paling rendah yang sanggup disalurkan adalah 8,2 persen. Itupun minus asuransi jaminan. Dengan mengenakan bunga KPR 8,2 persen, BTN hanya mendapat keuntungan 1,50 persen. (tribunnews/ugi)
Editor: Prawira Maulana
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
sumber : http://www.tribunnews.com/2012/02/14/bank-tak-dukung-rumah-murah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar